AS DI BALIK KONFLIK MUSLIM DI XINJIANG? 

Baru saja saya mengikuti berita-berita viral tentang persoalan muslim di Xinjiang. Tetapi ada beberapa hal yang juga harus dipahami publik Indonesia.

Muslim Uighur di Republik Rakyat China (RRC) terus menjadi perbincangan dan perdebatan di Indonesia. Kenapa tidak ? Bukankah sebagai sesama warga Muslim, kita sebagai ummat Islam ikut prihatin? Bukankah Islam mengajarkan, jika ummat Muslim tersakiti di suatu wilayah, maka kita pun ikut merasakannya.

Inilah rasa solidaritas kita di antara sesama ummat Muslim. Hari Jumat, 21 Desember 2018, sebagian ummat muslim dan ada di antaranya Muslim Uighur berunjuk rasa di depan Kedutaan Besar RRC di Jakarta. Hal ini menunjukkan rasa solidaritas di antara sesama ummat muslim.

Masalah Muslim Uighur ini sedikit berbeda cara penanganannya, karena terjadi di negara komunis yang akses informasi dan akses seseorang, misalnya seorang jurnalis memberitakannya ke luar tidak sebegitu bebas seperti di negara bukan beraliran sosialis. “Tidak sebegitu bebas,” berarti tidak juga bebas sebebas-bebasnya, karena di setiap negara memiliki intelijennya yang selalu menyaring informasi bila sudah menyangkut kepentingan negaranya. Termasuk di Indonesia.

Begitu pula tentang Muslim Uighur, itu menyangkut permasalahan dalam negeri China yang sulit memberikan akses ke dunia luar, karena negara Sosialis.

Mau tidak mau, kita hanya berpegang kepada pernyataan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla yang mengatakan, bahwa kasus kekerasan Muslim Uighur harus dibedakan antara perlakuan diskriminatif dan kemungkinan adanya radikalisme di wilayah tersebut.

”Pemerintah tetap (mendukung) suatu penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) kalau terjadi diskriminatif dalam agama, melanggar ketentuan atau kesepakatan kita terhadap HAM secara internasional yang harus juga ditaati oleh pihak Cina,” kata Jusuf Kalla, di kantornya, Jakarta, Kamis, 20 Desember 2018.

Sisi lainnya terkait kemungkinan adanya radikalisme di wilayah tersebut. Jusuf Kalla menyebut radikalisme dari etnik Uighur telah masuk ke Indonesia melalui jaringan teroris Santoso di Poso. Mereka saat itu ikut perang dan membantu Santoso.

”Ada 12 orang yang ikut perang di Poso, itu orang Uighur, kita juga memahami, agar dibedakan apa yang terjadi, bisa juga radikalisme, malah radikalisme sampai ke Indonesia,” ujarnya.

Kedatangan orang-orang Uighur di Poso diperkirakan lantaran adanya seruan atau imbauan Santoso di media sosial bahwa orang Asia yang ingin bergabung dengan ISIS (Negara Islam di Irak dan Suriah)  harus belajar dan latihan di Poso terlebih dahulu. Adapun, ISIS di Suriah, meminta kelompok MIT pimpinan Santoso untuk memberi pelatihan tempur kepada orang-orang etnik Uighur.

”Ada 6 yang ikut dari Uighur itu meninggal, empat ditahan,” kata JK. ”Jadi, juga agar dipahami bahwa bisa juga terjadi adanya radikalisme.”

Sebelumnya Konsul Jenderal Cina di Surabaya, Gu Jingqi mengatakan, persoalan yang dialami suku Uighur merupakan masalah separatis yang muncul dari sebagian kecil warga setempat. “Warga muslim Uighur di Xinjiang sekitar 10 juta jiwa, sebagian kecil berpaham radikal ingin merdeka, pisah dari RRT. Itu yang kami, Pemerintah Cina, atasi,” kata Jingqi kepada Antara di Surabaya, Jumat, 13 Desember 2018.

Menurut saya, data ini boleh saja dipegang

Bahkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menduga Agen Intelijen Amerika (CIA) ada di belakang informasi itu, karena memang untuk mengucilkan RRC. Bukankah kedua negara ini sedang terlibat persaingan dagang? Memang semuanya berdalih dengan argumen masing-masing.

H.Imron Rosyadi Hamid, Rais Syuriah PCINU Tiongkok, juga menegaskan bahwa:

Pertama, bahwa persoalan Xinjiang tidak bisa dikaitkan dengan kebijakan anti Islam dan yang dilakukan otoritas China adalah tindakan untuk mencegah gerakan separatisme, sehingga jikapun ada dugaan terjadi tindakan pelanggaran HAM di sana tetap harus ditempatkan pada persoalan cara penang separatisme yang kurang tepat, bukan pada kesimpulan bahwa Pemerintah China anti Islam.

Kedua, Indonesia juga memiliki sejarah kelam dalam hal penanganan gerakan separatisme seperti di Aceh dengan kebijakan DOM, tetapi dunia internasional tetap memandang persoalan tersebut sebagai masalah dalam negeri Indonesia.

Ketiga, masyarakat juga perlu tahu bahwa konstitusi China menjamin kebebasan beragam, termasuk Islam. Kehidupan muslim di China, di luar Xinjiang, sejauh yang diketahui berjalan baik bahkan pemerintah China juga membangun fasilitas bagi kepentingan Muslim seperti Hui Culture Park senilai 3,7 milyar dolar atau 51 triliun rupiah. Ketua umum PBNU dan kalangan NU lainnya juga pernah mengunjungi berbagai situs keislaman di China termasuk pesantren atau madrasah.

Keempat, dalam Rencana Aksi Nasional China berkait pelaksanaan HAM tahun 2016-2020 terdapat juga paragraf tentang perbaikan pelayanan haji.

Kelima, kebijakan Luar Negeri Indonesia sejak era Gus Dur, Megawati, SBY hingga Jokowi menempatkan China sebagai mitra penting dan strategis. Calon presiden Prabowo Subianto sewaktu berkunjung ke Peringatan berdirinya Republik Tiongkok ke 69 di Jakarta juga menginginkan tetap dipeliharanya hubungan baik dengan China.

Oleh karena itu dengan munculnya berbagai pendapat ini, masalah informasi tentang suku Uighur di Xinjiang, RRC sudah sangat jelas dan tidak berdampak terhadap hubungan baik RRC dengan Indonesia.

Sumber : qureta.com

No Comments

    Leave a reply