Hijrah, Tonggak Awal Peradaban Umat

Secara generik, hijrah bisa dipahami sebagai: pindah, migrasi, transformasi, dan bahkan reformasi ke arah formasi sosial yang teratur, egaliter dan demokratis. Itulah sebabnya, Fazlur Rahman menafsirkan peristiwa hijrah, sebagai “marks of the begining of Islamic calender and the founding of Islamic community”.

Penafsiran hijrah sebagai “marks of the begining of Islamic calender”, oleh Fazlur Rahman, memang benar dan otentik secara historis. Adalah Khalifah ‘Umar Ibn Khattab yang menetapkan hijrah sebagai awal perhitungan kalender Hijriyah. Sehingga, setiap tanggal 1 Muharram, ditetapkan sebagai hari besar Islam dan merupakan hari paling monumental dalam perjalanan sejarah umat Islam, bahkan sejarah umat manusia secara universal.

Kemudian, penafsiran hijrah sebagai “the founding of Islamic community”, ditinjau dari sudut pandang keilmuan, oleh Ismail R. al-Faruqi, dinilai sebagai, langkah awal dalam membangun dan menata masyarakat muslim.

Inilah sebabnya, Nurcholis Madjid (Cak Nur) lebih intrinsik memahami peristiwa hijrah sebagai peningkatan kualitatif perjuangan bersama guna menciptakan masyarakat yang adil, terbuka, dan demokratis (2001:178). Ketiga kata kunci inilah yang melukiskan karakter dasar dalam membangun masyarakat madani.

Kata kunci “masyarakat yang adil, terbuka, dan demokratis”, secara historis, merupakan visi, orientasi dan target hijrahnya Nabi Muhammad saw dari Makkah ke Madinah.

Memang, sejak hijrahnya Nabi saw ke Yatsrib —sebuah kota wahah atau oase yang subur, terletak sekitar 400 KM sebelah utara kota Makkah— aksentuasi dakwah Islam lebih diorientasikan pada penataan masyarakat muslim kota, di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad saw sendiri.

Itulah sebabnya, kota Yatsrib diubah namanya menjadi “al-Madinah” atau “Madinat al-Nabiy”, yang secara konvensional berarti “Kota” atau “Kota Nabi”. Dalam sudut pandang kebahasaan, kata “al-Madinah” bisa pula bermakna peradaban. Sehingga, istilah peradaban itu sendiri, dalam literatur bahasa Arab diartikulasikan melalui ungkapan ‘madaniyah’‘tamaddun’, dan ‘hadlarah’.

Karena itu, komitmen Nabi saw untuk mengubah nama Yatsrib menjadi Madinah, pada hakikatnya adalah sebuah niat, statemen dan proklamasi, bahwa beliau bersama kaum Muhajirin dan Anshar, hendak membangun sebuah peradaban baru, yang bersendikan keadilan, keterbukaan dan demokratisasi.

Inilah corak ideal masyarakat Madinah yang pernah dirintis Nabi Muhammad saw 1441 tahun yang lalu, yang oleh Robert N. Bellah, dinilai sebagai “masyarakat yang sangat modern, bahkan terlalu modern untuk ukuran zaman dan tempatnya”. (Beyond Belief, 1976: 150). Berdasarkan argumen tersebut, tidaklah berlebihan jika hijrah dinobatkan sebagai tonggak awal peradaban umat manusia.

Reformasi Hijrah

Sebagai tonggak awal peradaban umat manusia, hijrah selalu memuat ‘visi reformasi’. Itu karena hijrah, menurut Ali Syari’ati, “merupakan gerakan dan loncatan besar umat manusia”. Hijrah mampu meniupkan semangat reformasi dalam konteks sosial-kemasyarakatan, dan pada gilirannya, hijrah akan mampuh mentransformasikan masyarakat yang beku dan rigid, menuju tangga kemajuan serta kesempurnaan dalam menciptakan masyarakat yang berperadaban.

Maka dalam perspektif ini, hijrah bukan sekedar pindah dari satu titik ke titik yang lain, tetapi telah melanglangbuana ke tingkat makna yang lebih tinggi, seperti: makna moral yang luhur, formasi sosial yang teratur, tatanan ekonomi yang distributif, dan artikulasi politik yang demokratis.

Dengan demikian, hijrah dalam pentas sejarah peradaban umat manusia, hadir sebagai piranti untuk mereformasi, yang dalam konteksnya paling tidak mencakup dibidang sistem kepercayaan, sistem sosial, sistem ekonomi dan sistem kekuasaan.

Pertama, sistem kepercayaan, yakni perlunya hijrah dari sistem kepercayaan animisme (mulhid) dan politeisme (musyrik), ke arah sistem kepercayaan monoteisme (tauhid). Sebab, monoteisme merupakan hakikat dasar kepercayaan semua agama, yang berpangkal pada asas ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Kedua, sistem sosial, yakni hijrah dari struktur sosial yang timpang, tiran dan berorientasi kasta, ke arah struktur sosial yang egaliter. Inilah misi utama semua agama-agama, yakni menciptakan suatu formasi sosial yang adil dan egaliter, tanpa harus membeda-bedakan antara satu dengan yang lain.

Ketiga, sistem ekonomi, yakni hijrah dari sistem ekonomi yang monopolistik dan kapitalistik, ke arah sistem ekonomi (Islam) yang distributif. Yakni, sistem ekonomi yang bisa mendistribusikan saham-saham ekonomi ke seluruh lapisan sosial-masyarakat, tanpa pandang bulu. Sehingga, seluruh lapisan masyarakat punya hak yang sama, diberi dan diciptakan kesempatan yang sama pula dalam berusaha, bekerja dan berbisnis.

Keempat, sistem kekuasaan, yakni hijrah dari sistem kekuasaan yang absolut dan otoriter (Fir’aunisme kekuasaan), ke arah sistem kekuasaan yang terbuka dan demokratis, yang dalam bahasa Alqurannya adalah ‘bermusyawarah’ dalam segala urusan, demikian pesan Tuhan dalam QS. Asy-Syura/42: 38.

Oleh karena itu, makna di balik hijrah, pada hakikatnya memberikan visi reformasi sosial-ekonomi-politik-keagamaan ke arah sistem formasi (sosial) yang adil, terbuka, dan demokratis. Inilah secercah harapan, melalui momentum hijrah, sebagai tonggak awal peradaban umat.

Oleh M. Affian Nasser

Sumber : qureta.com

Tags: , ,

No Comments

    Leave a reply