Islam dan Politik Sebuah Konsep yang Kabur

Relasi Islam dan politik adalah topik yang terus diwarnai ketegangan dalam setiap diskursus. Dua entitas ini dianggap memiliki sejarah panjang dan diwarnai pertumpahan darah dalam perkembangan Islam. Sejak zaman Nabi Muhammad, pertentangan politik mewarnai perjalanan panjang Islam hingga kini. Konsep Islam dan politik pun memantik polemik dan kontroversi panjang, mengingat begitu banyaknya gagasan-gagasan yang coba dihubungkan, dikaitkan bahkan terkesan dipaksakan terkait bagaimana konsep politik Islam sebenarnya.

Diskusi seputar Islam dan politik yang paling sering terdengar berkutat pada permasalahan hubungan antara Islam dan bukan Islam dalam konteks politik, serta kompatibilitas antara Islam dan demokrasi modern dan ide-ide yang menyertainya seperti kesetaraan, keterbukaan, toleransi dan hak asasi manusia.

Bagaimana sesungguhnya konsep politik dalam Islam? Benarkah Islam telah menetapkan standar-standar baku dalam politik dan pengelolaan pemerintahan? Bagaimana hubungan Islam dan agama lain dalam konteks Politik? Apakah Islam kompatibel dengan konsep demokrasi modern? Hingga pertanyaan yang paling sering diperdebatkan tentang kewajiban mendirikan negara Islam dengan konsekuensi penerapan syariat Islam sebagai konstitusi.

Kekeliruan pertama yang sering terjadi adalah menganggap politik Islam sebagai barang suci, konsep yang sudah final dan lebih baik dari pada gagasan-gagasan seperti demokrasi. Islam dianggap sebagai konsep yang menyeluruh, mengatur semua aspek kehidupan manusia. Parahnya lagi, sering kali konsep-konsep Islam diterapkan tanpa melihat konteks berlakunya.

Banyak pihak yang keliru membaca dan membedakan antara prinsip ajaran Islam yang sebenarnya dan mana yang hanya sekedar tradisi Arab yang tidak sepenuhnya berfungsi ketika harus diterapkan di wilayah non-Arab. Islam dianggap sebagai The Way Of Life. Tapi benarkah demikian? Untuk memahami ini kita perlu melihat kembali sejarah Islam, terutama pasca Nabi Muhammad wafat.

Pertama, harus dipahami bahwa meskipun Alquran diyakini sebagai kitab yang lengkap untuk panduan kehidupan umat Islam, tapi Alquran tidak menjelaskan secara rinci ataupun spesifik mengenai politik atau pemerintahan. Kitab ini hanya memberikan panduan moral dan prinsip-prinsip dasar dalam konteks demokrasi, politik dan pemerintahan yang meliputi keadilan (QS. 42:15), persamaan (QS. 49:13), akuntabilitas pemerintahan (QS. 4:58), musyawarah (QS. 42:38), tujuan negara (QS. 22:4) dan hak-hak oposisi (QS. 33:7, 4:35, 9:67-71).

Jadi, tidak pernah ada tuntunan spesifik tentang penyelenggaran pemerintahan, sehingga persoalan ini sepenuhnya adalah wilayah ijtihad atau penalaran rasional.

Dalam sejarahnya, proses awal peralihan kepemimpinan dalam Islam terjadi pasca Nabi Muhammad, sebagai pemegang otoritas komunitas Muslim, meninggal dunia. Di sini menjadi menarik, karena problem pertama yang dihadapi oleh komunitas Muslim bukanlah persoalan ibadah, tapi persoalan politik: siapakah yang akan menggantikan posisi Muhammad sebagai pemimpin umat Islam waktu itu?

Perdebatan ini melahirkan banyak versi, dan yang paling kita kenal adalah lahirnya dua pandangan yaitu muslim Sunni dan Muslim Syi’ah. Tulisan ini tidak hendak membenturkan dua pandangan tersebut, karena hanya akan memicu polemik yang lebih panjang.

Pada proses selanjutnya, sepeninggal Nabi, kepemimpinan dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin yang berlangsung selama kurang lebih 30 tahun, sejak kepemimpinan Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Di sini menarik, karena keempat orang Khalifah sesudah Nabi Muhammad semuanya dipilih dengan cara-cara yang berbeda satu sama lain.

Abu Bakar dipilih dalam kondisi darurat, di tengah kekosongan tampuk kepemimpinan komunitas Muslim. Umar langsung membaiat Abu Bakar di tengah-tengah perseteruan antara kelompok Anshar dan Muhajirin. Umar bin Khattab dipilih dengan cara penunjukkan langsung oleh Abu Bakar.

Pengangkatan Utsman bin Affan melalui satu panitia pemilihan yang diputuskan lewat musyawarah. Khalifah terakhir, Ali bin Abi Thalib, terpilih secara aklamasi, mengingat pada saat itu dia merupakan satu-satunya kandidat yang ada.

Jika demikian, konsep kepemimpinan seperti apa yang akan dijadikan standar politik Islam? Bagi para pengusung khilafah Islam, yang menuntut pendirian negara Islam dengan penerapan hukum Islam, model kepemimpinan seperti apa yang ingin diikuti?

Zaman empat khalifah pertama hanyalah awal dari polemik kepemimpinan dalam Islam, karena pasca Ali bin Abi Thalib, model kepemimpinan Islam berubah dari Khalifah menjadi Dinasti yang berlangsung selama ratusan tahun, dimulai dari Dinasti Umayyah, Abbasiyah hingga dinasti-dinasti seperti Fathimiyah dan Mamluk.

Hal ini memang mengisyaratkan bahwa dalam hal politik, pemerintahan sepenuhnya ditentukan oleh keputusan rasional atau ijtihad para pemimpin, karena memang Nabi sendiri tidak pernah memberikan instruksi jelas tentang pelaksanaan pemerintahan Islam.

Meskipun demikian, apa yang dilakukan oleh para Khalifah pasca Nabi tetap didasarkan pada berbagai hal, di antaranya pengalaman yang pernah dijalani oleh Nabi serta disesuaikan dengan kondisi atau keadaan tertentu.

Sementara itu, problem kepemimpinan dalam Islam, apakah boleh memilih pemimpin yang bukan Islam, menjadi polemik. Salah satunya karena didasarkan pada Surat Al-Maidah 51. Meskipun kata yang digunakan di situ adalah “awliya”, sebagian besar muslim menafsirkan kata tersebut dengan istilah yang lebih spesifik, yaitu pemimpin pemerintahan. Ini tentu saja mencakup Presiden, Gubenur, Walikota dan pemimpin dalam konteks yang lain.

Perdebatan tentang tafsir ayat Alquran ini memerlukan ruang dan model pembacaan yang lain. Mengingat ayat ini merupakan ayat-ayat polemik. Tapi yang pasti, dalam realitas kepemimpinan Nabi, dalam setiap penaklukannya ke daerah-daerah perluasan Islam, Nabi tidak pernah mengganti kepala daerah yang memimpin dengan seorang Muslim. Sebuah wilayah yang ditaklukkan Nabi, jika memiliki pemimpin non-Muslim, Nabi tidak pernah mengganti atau menyuruh sang pemimpin berpindah agama.

Dalam sejarahnya, bahkan Nabi dikenal memiliki hubungan yang baik dengan pemeluk Kristen dan Yahudi. Piagam Madinah adalah bukti nyata bagaimana Nabi membuat kesepakatan dan negosiasi politik antara Komunitas Islam, Kristen dan Yahudi di Madinah.

Piagam Madinah menjadi salah satu dokumen politik pertama dalam sejarah. Dokumen ini menjadi bukti bahwa dalam konteks politik, setiap kelompok harus ditempatkan sejajar, diperlakukan berdasarkan kapasitas, diberi ruang yang sama dalam masyarakat. Nabi bahkan pernah mempersilahkan kelompok Kristen Najran untuk beribadah di masjid pada saat datang utusan Kristen Najran menemui Nabi Muhammad dalam upaya negosiasi politik.

Beberapa hal yang perlu kita pahami adalah; pertama, tidak ada konsep yang baku tentang politik Islam. Sejarah Islam telah menunjukkan bahwa dinamika politik Islam menampilkan wajah yang beragam, tidak monolitik. Sejarah Islam bagaimanapun diwarnai oleh persengketaan politik, sehingga wajah politik Islam itu sendiri tidak bisa dianggap suci.

Kedua, persoalan kepemimpinan dalam Islam sepenuhnya diputuskan berdasarkan konsep-konsep seperti demokrasi dan musyawarah.

Dalam konteks modern, demokrasi yang terinstitusionalisasi dalam bentuk pemilihan kepala daerah secara langsung misalnya adalah konsep yang sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam yang memberikan kesetaraan, keadilan serta keterbukaan dan toleransi. Tidak ada kewajiban untuk memilih pemimpin Islam, karena memang tidak ada instruksi jelas baik dari Nabi maupun dari Al-qur’an.

Ketiga, jika demikian maka isu-isu tentang pendirian negara Islam dan penerapan syariat Islam menjadi tidak relevan dalam konteks bernegara di Indonesia. Islam tidak mengenal otoritas tunggal sebagaimana Katolik, sehingga sangat sulit untuk menerapkan konsep politik, negara atau hukum dengan merujuk kepada standar Islam tertentu, sementara di sisi lain pemikiran Islam di Indonesia begitu beragam. Penyeragaman pandangan justru akan menjerumuskan Indonesia ke dalam perpecahan.

Dengan demikian, demokrasi dengan segala konsekuensinya hari ini masih menjadi sistem yang paling baik di antara sistem politik yang ada. Demokrasi menjamin kebebasan, kesetaraan dan keterbukaan dalam proses politik dan pemerintahan.

Indonesia sebagai salah satu negara demokratis harus bersikap lebih bijaksana menghadapi isu-isu agama dan politik identitas yang membajak demokrasi untuk kepentingan sekelompok orang. Salah satunya dengan menerapkan asas meritokrasi dalam segala bidang, di mana setiap orang diberi kesempatan yang sama, ruang yang lebih terbuka untuk berkompetisi dalam setiap aspek kehidupan tanpa memandang identitas-identitas keagamaan atau kultural.

Hanya dengan prinsip-prinsip demikian, maka demokrasi kita akan berjalan dengan lebih sehat.

Sumber : qureta.com

No Comments

    Leave a reply