Menjelaskan Kembali Sila Pertama Pancasila 1 Juni Bung Karno

”National Staat hanya Indonesia seluruhnya, yang telah berdiri di zaman Sriwijaja dan Majapahit dan yang kini pula kita harus diri-kan bersama-sama. Karena itu, jikalau Tuan-tuan terima baik, marilah kita ambil sebagai dasar Negara yang pertama: Kebangsaan Indonesia.” – Bung Karno, Pidato Pancasila I Juni 1945″

Sejarah mencatat bahwa Bung Karno-lah orang yang pertama kali menggali Pancasila sebagai dasar bangsa dan negara Indonesia merdeka. Di sanalah termaktub lima dasar yang harus kita pegang bersama-sama sebagai acuan hidup berbangsa dan bernegara.

Judul ‘Menjelaskan Kembali Sila Pertama Pancasila 1 Juni 1945 Bung Karno’ bertujuan untuk merefleksikan kembali dan juga mengamalkan apa yang telah Bung Karno pidatokan, dikursuskan di berbagai tempat, misalnya kursus-kursus Pancasila yang berlangsung selama beberapa bulan di Jakarta, ceramah pada seminar Pancasila di Yogyakarta, dan pidato peringatan Pancasila di Jakarta.

Sebenarnya ada yang menarik ketika Bung Karno berpidato Pancasila I juni 1945 dalam sila pertama. Beliau berkata:

Apakah kita hendak mendirikan Indonesia Merdeka untuk sesuatu orang, untuk sesuatu golongan? Mendirikan negara Indonesia Merdeka yang namanya saja Indo-nesia Merdeka, tetapi sebenarnya hanya untuk menggabungkan satu orang, untuk memberi kekuasaan pada satu golongan yang kaya, untuk memberi kekuasaan pada satu golongan bangsawan?Apakah maksud kita begitu? Sudah tentu tidak!

Bung Karno menyusun dasar bangsa dan negara Indonesia tentulah tidak atas dasar satu orang dan satu golongan saja, tetapi semua untuk semua. Itulah ketika saya pahami maksud Bung Karno tentang kebangsaan Indonesia. Maka di sanalah Bung Karno menerangkan bahwa dasar bangsa yang pertama adalah kebangsaan.

Bung Karno menjelaskan: Saya meminta, saudara Ki Bagoes Hadikoesoemo dan Saudara-saudara Islam lain, maafkanlah saya memakai perkataan “kebang-saan” ini! Saya pun orang Islam. Tetapi saya meminta kepada Saudara-saudara, janganlah Saudara-saudara salah paham jikalau saya kata-katakan bahwa dasar pertama buat Indonesia ialah dasar kebangsaan. Itu berarti bukan satu kebangsan yang sempit, tetapi saya menghendaki satu nationale staat.

Jika kita teliti pidato Bung Karno tentang kebangsaan, tentu kita akan dapat mengerti bahwa kebangsaan yang dimaksukkan bukanlah kebangsaan yang tanpa mengakui adanya eksistensi bangsa lain, seperti kepercayaan terdahulu orang Tionghoa, yaitu ketidakpercayaan akan adanya bangsa-bangsa.

Bung Karno masih beruntung pada tahun 1918 dapat bertemu pada pandangan pemikiran seorang tokoh bangsa Tionghoa, yaitu Dr. Sun Yat Sen yang mencoba membongkar soal kosmopolitisme pada masyarakat Tionghoa. Tetapi Dr. Sun Yat Sen bangkit, memberi pengajaran kepada rakyat Tionghoa bahwa ada kebangsaan Tionghoa.

Penting kiranya kita ketahui, bahwa pada waktu itu orang Tionghoa masih belum mempercayai adanya bangsa-bangsa seperti; Nippon, India, Arab, dan bangsa-bangsa lain. Di sisi lain, Bung Karno juga mendambakan suatu kebangsaan yang luas, yaitu kebangsaan dalam artiannya adalah paham yang tidak bisa dipisahkan antara manusia dan tempat, dan tidak seperti difinisi kebangsaan dalam ungkapan Ernest Renan.

Seperti yang dikatakan Renan, maka yang menjadi bangsa, yaitu satu gerombolan manusia yang mau bersatu, yang merasa dirinya bersatu,[6] tidak, tidak hanya itu. Walapun beliau setuju dengan difinisi Ernast, namun kebangsaan dalam pengertian Bung Karno adalah persatuan manusia dangan tempatnya.

Bung Karno juga sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Otto Bauer, “Bangsa itu adalah suatu persatuan perangai yang terjadi dari persatuan hal ihwal yang telah dijalani oleh rakyat itu”, tetapi definisi inipun dalam konteks lain oleh Bung Karno masih juga belum pada tahap sempurna, karena cuma sekadar melihat manusianya.

Mereka hanya memikirkan Gemeinschaft[8]-nya dan perasaan orangnya “I ‘ame et le desir”. Mereka hanya mengingat karakter, tidak mengingat tempat, tidak mengingat bumi, bumi yang didiami manusia itu.[10] Jadi mereka hanya melihat manusia, tetapi tidak melihat tempat kelahiranya juga tanah yang dipijak. Persatuan hal ihwal antara sesama manusia dan manusia dengan tanah air haruslah dapat bersatu, sehingga dengan demikian kebangsaan yang diharapkan bisa dapat sempurna.

Bung Karno dalam pengajuan akan sila pertama tersebut bukan berarti ketidaksetujuannya dengan isme-isme lain seperti; Sosialisme, Maxisme, ataupun ajaran di dalam agama: Islam, Hindu, Buddha, ataupun Kristen, namun Bung Karno bermaksud agar semua golongan dapat bersatu padu dan tidak lupa akan siapa saja yang telah berjuang demi kemerdekaaan Indonesia.

Bung Karno cinta akan persatuan, mengerti adanya perbedaan, maka dengan itu, dasar pertama yang beliau ajukan adalah kebangsaan, suatu dasar semua untuk semua, yaitu nationale staat.

Persatuan tersebut tidak lagi pulau-pulauan, atau suku-sukuan, di atas daerah yang kecil seperti Minangkabau, atau Madura, atau Yokja, atau Sunda, atau Bugis, tetapi bangsa Indonesia ialah seluruh manusia-manusia yang, menurut geopolitik yang telah ditentukan oleh Allah swt, tinggal di kesatuannya semua pulau-pulau Indonesia dari ujung Utara Sumatera sampai ke Irian! Seluruhnya!

Persatuan harus ada, tidak lagi soal karena kita dalam posisi kaum nasionalis, islamis, demokratis, sosialis, dan lain-lain, namun harapan kita adalah kebersamaan, kerukunan, serta baik untuk semua golongan. Dasar negara yang kita butuhkan ialah pertama: harus satu dasar yang dapat mempersatukan.Dasar inilah yang oleh Bung Karno disebut Nasionalisme.

Pada soal kebangsaan, dalam pidato I Juni 1945, Bung Karno memang satuju dengan apa yang dikatakan oleh tokoh Nasionalisme India, Mahatma Ghandi. Ghandi berkata: Nasionalismeku adalah nasionalisme kemanusiaan.

Ini pun juga pernah dijelaskan ketika Bung Karno mencoba menawarkan kepada hadirin yang hadir di rapat sidang Dokoritsu Zyunbi Tyoosakai, kalau pun memang tidak disetujui dengan istilah lima, maka Bung Karno meringkas Pancasila menjadi Trisila, Weltanschauung kita.

Dua dasar yang pertama, kebangsaan dan internasionalisme—kebangsaan dan perikemanusiaan—saya peras menjadi satu: itulah dulu yang saya namakan sosio-nasionalisme.

Kata sosio-nasionalisme inilah yang menjadi perkaatan baru Bung Karno untuk menamakan kebangsaan atau Nasionalisme Indonesia. Jadi persetujuan Bung Karno terhadap Mahatma Gandi bukan berati kopasan, tetapi mencoba melahirkan kembali dengan wajah baru, dan ini juga diungkap olehnya di dalam buku ‘Di Bawah Bendera Revolusi’ dengan ungkapan: Nasionalisme kita, oleh karenanya, haruslah nasionalisme, yang dengan perkataan baru kami sebutkan: SOSIONASIONALISME.

Bung Karno seorang pengagum banyak tokoh, baik dari tokoh-tokoh dalam peradaban Islam, juga tokoh dari dunia timur dan barat, namun kekaguman dan pembelajarannya dilahirkan dengan wajah baru, sehingga dengan demikian Bung Karno dalam pidato-pidatonya, terutama ketika penyampaian dasar bangsa dan negara Indonesia, Pancasila pada saat I Juni 1945 mudah diterima oleh banyak kalangan hadirin yang hadir saat itu. Artinya, pemahaman Bung Karno pada soal sila pertama yaitu kebangsaan dapat disetujui.

Dalam soal kebangsaan, Bung Karno mengharap semua golongan agar bersama, bersatu padu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang sudah terlebih dahulu dipersatukan ketika kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Bung Karno menginginkan agar kejayaan masa lalu tersebut dapat diwujudkan di negara Indonesia merdeka.

Persatuan Sriwijaya dan Majapahit menginspirasi Bung Karno akan semangat persatuan Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang beliau pelajari. Bung Karno tidak mengharap kedaan masa lalu saat kerajaan Mataram merdeka, juga Pajajaran, Banten, Sulawesi, dan Bugis merdeka.

Baginya, kerajaan-kerajaan tersebut bukanlah bertujuan mengadakan sutu nationale staat. Walaupun demikian, beliau tetap menghormati para raja-raja tersebut.

Seperti yang pidatukan Bung Karno: Saya berkata dengan penuh hormat kita punya raja-raja dahulu, saya berkata dengan beribu-ribu hormat kepada sultan Agung Hanyokro-Koesoemo bahwa Mataram—meskipun merdeka—bukan nationale staat.

Hal inipun juga pada Prabu ternama Pajajaran. Dengan perasaan hormat kepada Prabu Siliwangi di Pajajaran, saya berkata bahwa kerajaannya bukan nationale staat. Dengan perasaan hormat kepada Prabu Sultan Agung Tirtayasa, saya berkata bahwa kerajaannya di Banten—meskipun merdeka—bukan satu nationale staat. Dengan perasaan hormat kepada Sultan Hasanudin di Sulawesi yang telah membentuk kerajaan Bugis, saya berkata bahwa tanah Bugis yang merdeka itu bukan nationale staat.

Persatuan yang dibangun oleh Bung Karno adalah persatuan yang tidak mengenal batas suku, pulau, dan wilayah. Sehingga dengan demikian pidato akan sila pertama di dalam Pancasila I Juni 1945 diusulkan olehnya untuk disetujui.

Sekali lagi, kebangsaan Indonesia bukanlah kebangsaan sempit, bukan serang menyerang, bukan pula chauvinisme, tetapi kebangsaan yang uber alles[22]. Itulah yang diminta oleh Bung Karno. Jangan sampai di antara kita memegang paham kebangsaan yang didengungkan oleh Nazi-Hitler di Jerman, Mossolini di Eropa, dan Arya Samaj di India.

Janganlah di antara kita sekarang memegang cara dan sikap kebangsaan mereka, karena Nasionalisme kita berdiri di atas perikemanusian, serta menghargai kebangsaan bangsa-bangsa yang lain.

Sekali lagi, kita tidak boleh meniru cara Nasionalisme atau kebangsaan Hitler, Mossolini, dan Arya Samaj, sebab mereka bukanlah kaum Nasionalis sejati.

Ada baiknya kembali melihat Pikiran Bung Karno. Katanya, nasionalisme Eropa itu adalah nasionalisme borjuis, yaitu suatu ‘nasionalisme yang bersifat serang-menyerang, suatu nasionalisme yang mengejar keperluan sendiri, suatu nasionalisme perdagangan yang untung atau rugi’. Sedangkan nasionalisme Indonesia, yang disebutnya adalah sosio-nasionalisme, adalah nasionalisme masyarakat atau nasionalisme yang mencari kebebasan dalam kepincangan masyarakat, sehingga tidak ada lagi kaum yang sengsara dan tertindas.

Dapatlah kita pahami bahwa Pancasila I Juni 1945 sila pertama: Kebangsaan atau Nasionalisme adalah merupakan suatu anjuran untuk seluruh rakyat Indonesia agar bersatu dalam wadah bersama, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan dapat menghargai perbedaan yang sudah diciptakan oleh Allah swt di muka bumi Indonesia ini.

Kita boleh berbeda, dengan keberagaman agama, suku, budaya, ras, pulau-pulau, dan lain-lain. Namun sekali lagi, di atas semua itu, kita adalah bangsa yang berdiri di atas nationale staat, dan berlandasan Pancasila.

Maka, jika kita betul-betul memahami apa yang kemudian disebutkan dan dijelaskan oleh Bung Karno di dalam pidato pertamanya tentang Pancasila I Juni 1945 pada sila pertama tentang kebangsaan, maka saya yakin seyakin-yakinnya, kita sebagai bangsa Indonesia sekarang dan akan datang tidak akan dapat tercerai-berai karena persolan perbedaan.

Sekarang ini, kita harus benar-benar kembali pada uraian Bung Karno tentang sila pertama; kebangsaan, agar semua soal apa pun dapat bisa kita selesaikan, apalagi di era sekarang terdapat banyak persoalan-persolan seperti perbedaan haluan politik, juga pada isu sentral tentang negara khilafat dalam persepektif Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Tapi yakinlah, insyaallah semua persoalan itu akan bisa diselesaikan.

Marilah disadari, bahwa hanya karena kesadaran nasionallah yang dapat membawa kita menjadi bangsa besar, juga dengan berpegang teguh pada kebangsaan yang luas, isnsyaallah persatuan Indonesia dan kemerdekaan 100% akan tercapai.

Sumber : qureta.com

No Comments

    Leave a reply