Politisasi Hadis

Bangsa Arab adalah bangsa yang terkenal dengan tradisi hafalan dan oral. Oleh sebab itu, tidak banyak orang yang pandai menulis, bahkan dikemukakan orang yang pandai menulis saat itu adalah orang yang memiliki kepentingan surat-menyurat saja seperti kepala daerah dan lain sebagainya.

Dan dikemukakan pula bahwa di Mekkah, hanya 17 orang saja yang dapat menulis, dalam artian menulis dengan baik dan benar. Menulis adalah hal yang luar biasa dan menjadi simbol kesempurnaan seseorang pada masa itu. Hal ini dapat dilihat dari perkataan orang Arab, “seseorang sudah lengkap hidupnya bila ia telah bisa memanah, berkuda, dan menulis.”

Hadis yang kita terima dan kita ketahui saat ini bukanlah asli dari Rasulullah. Karena dalam sejarahnya, hadis tidak dikumpulkan pada masa Rasulullah hidup, bahkan Rasulullah pernah melarang menulis hadis dengan alasan agar tidak tercampurnya teks Alquran dan hadis pada masa itu.

Lebih jauh lagi, pada masa Khalifah Abu Bakar, masih memperketat hadis yang ditulis dengan alasan tidak semua orang kuat dalam tingkat hafalannya dan pandai menulis pada masa Abu Bakar. Namun ada beberapa orang yang menulis teks hadis, seperti Ibnu Abbas dan sahabat lainnya yang memenuhi kriteria untuk menjaga hadis.

Kemudian pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab, mulai ada kegiatan pembukuan hadis secara resmi. Ia meminta pendapat para sahabat dan disarankan untuk membukukannya. Namun, setelah Umar beristikharah sebulan lamanya, ia membatalkan rencana itu, karena masih memfokuskan untuk menjaga teks Alquran terlebih utamanya. Masa Khalifah Usman, barulah Alquran dimushafkan.

Pada masa kepemimpinan Ali, hadis sudah mulai diperhatikan. Namun karena gejolak politik dan sudah mulai terbentuk kelompok-kelompok seperti Syiah, Khawarij, dan lainnya, hadis palsu banyak bertebaran bahkan hadis digunakan sebagai alat yang mendukung pendapat atau kepentingan tertentu.

Ini menunjukan bahwa kepentingan kelompok tak bisa lepas dari transmisi hadis idealnya. Yang seharusnya hadis menjadi cerminan perkataan Rasulullah, namun terbalik menjadi alat politisasi sebuah kelompok untuk menunjukkan eksistensinya pada masa itu.

Untuk berbicara tentang kelompoknya dan mengunggulkan satu sama lainnya, menggunakan hadis yang dibuat-buat. Bahkan yang membuat hadis seperti mengunggulkan kaum Quraisy atas yang lainnya dalam segi kepemimpinan bukanlah seorang muslim namun seorang yang haus akan kekuasaan.

Meninjau lebih lanjut hadis benar-benar dikodifikasikan atau dihimpun menjadi sebuah suhuf dan kemudian dibukukan diawali pada masa Dinasti Umayah yang mana dipelopori oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Walaupun ada sebagian pendapat yang memiliki gagasan adalah Abd al Aziz bin Marwan ketika menjabat gubernur di Mesir, namun pendapat ini kiranya kurang kuat dan lebih banyak yang mengatakan bahwa hadis dipelopori oleh Umar bin Abdul Aziz. Hal ini dilakukan karena pertimbangan banyaknya hadis palsu dan meninjau bahwa hadis adalah sumber hukum Islam yang pertama.

Ada rentan waktu yang cukup lama tampaknya pada masa Rasulullah hingga pada masa Umar bin Sbdul Aziz Dinasti Umayah. Yang memungkinkan tercampurnya hadis yang benar sahih dan hadis yang sudah tercampur politisasi untuk mendukung satu golongan atau kepentingan.

Ini tak dapat dipungkiri karena tak ada bukti yang menunjukkan bahwa suatu hadis benar-benar orisinal dari Rasulullah. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya catatan peninggalan, dan pengumpulan hadis terkenal oleh budaya menemui ahli hadis secara langsung ada yang memberikan tulisan dan tak sedikit pula yang memberikannya secara lisan.

Jika kita melihat lebih jauh, apakah dapat dibuktikan hadis yang dikodifikasi itu benar-benar bersih dari campur tangan politik? Melihat kedekatan Abu Hurairah dan Abu Darda dengan Dinasti Umayah, bahkan diceritakan mereka menjual riwayat perkataan, perbuatan nabi (hadis) kepada Dinasti Umayah, rata-rata satu dinar per hadisnya. Bisa saja seorang tak merasa hadis ini berbau politik dan menganggapnya benar dari Rasulullah, dengan alasan orang yang menyampaikannya pun adalah orang yang ternama, kuat hafalannya, dan adil pada perilakunya.

Ini menjadi suatu kritikan kembali pada ilmu rijalul hadis, yang mana hanya memeriksa segi keadilan dan kedhabitan seorang perawi yang mana hanya sebatas layak meriwayatkan atau tidak, tidak mendalam pada latar belakang perawi dan atas kepentingan apa, yang ia miliki ketika meriwayatkan hadis.

Contoh hadis politisasi, ada sebuah hadis berbunyi: bahwa seorang pemimpin haruslah dari golongan Quraisy. Ini sangat menyalahi hakikat dasar kemanusiaan yang dijunjung tinggi oleh Rasulullah SAW. Dan tercantum pada Alquran bahwa manusia semuanya sama; hanya tingkat ketakwaannyalah yang membedakannya.

Contoh yang lain adalah hadis yang berbunyi, “seorang muslim harus taat kepada pemimpin selagi ia tidak memerintah kepada kemaksiatan.” Menurut asumsi saya, kepemimpinan adalah dunia, bukan tentang dosa atau amal, melainkan lebih kepada aspek kesejahteraan masyarakat.

Ketika kebijakan seorang pemimpin menindas rakyatnya dan ketika kebijakan pemimpin tidak berpihak kepada kaum lemah yang lebih membutuhkan pertolongan, maka tak seharusnya kita taat kepada pemimpin seperti itu. Lebih jauh, kita bisa melihat bahwa hadis itu adalah rekaan untuk membuat kaum muslim taat kepada pemimpin dan menguntungkan mereka (pemerintahan) atau selalu mendukung kebijakan yang terselip kepentingan di dalamnya.

 

Sumber : qureta.com

 

Daftar Pustaka

 

Prof Dr. M. M. Azami hadis nabawi dan sejarah kodifikasinya, PT Pustaka Firdaus, Jakarta 1994

Dr. Saifuddin, M.Ag.hlm arus tradisi tadwin hadis dan historiografi islam, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2011

Prof. Dr. muh. Zuhri, hadis nabi telaah historis dan metodologis, Tiara Wacana, Yogyakarta 2011

Ali Syariati, syahadah bangkit dan bersaksi, JAKFI, Yogyakarta 2015

Farag Fouda, kebenaran yang hilang, Democracy digital, Jakarta 2012 edisi digital

 

Tags: ,

No Comments

    Leave a reply