SIYASAH SYAR’IYAH DALAM PRANATA SOSIAL MASYARAKAT MELAYU MALAYSIA

Reaktualisasi siyasah syar’iyah dan hubungannya dengan tuntutan penegakan hukum merupakan tema studi menarik perhatian para intelektual dalam berbagai forum ilmiah. Kecendrungan para intelektual untuk mengkaji tema yang berkaitan dengan aspek hukum bukan hanya sekedar menyingkap rasionalitas esensi siyasah syar’iyah, akan tetapi tujuan utamanya adalah berusaha memahami hakekat wahyu dan sunnah sebagai dasar syari’at dalam mewujudkan peradaban manusia menuju pranata sosial masyarakat Islami. Pada prinsipnya syari’at Islam merupakan pedoman hidup bagi manusia dalam berbagai kondisi sosial dan perkembangan peradaban.

Siyasah syar’iyah yang bersumberkan al-Qur’an dan hadits merupakan hukum-hukum yang mengatur permasalahan umat dan kepentingan Negara sesuai dengan jiwa syari’at dan dasar-dasar universal! Hal ini menyatakan esensi siyasah syar’iyah adalah peraturan ilahiah yang bertujuan mengatur berbagai aspek kehidupan manusia. Dalam hubungan ini, siyasah syar’iyah dapat diaplikasikan dalam sistem peranata sosial, bila dalam masyarakat terdapat inisatif para pemikir hukum untuk melembagakannya. Usaha melembagakan siyasah syar’iyah lebih efektif lagi bila umat Islam memiliki ilmu pengetahuan dan keyakinan yang mendalam tentang siyasah syar’iyah. Terutama mengenai esensi siyasah syar’iyah sebagai syari’at ilahiah yang sempurna, yang dapat mengatur manusia dalam berbagai perkembangan peradaban dan zaman. Karena itu siyasah syar’iyah merupakan rangkaian kesatuan dan integral dalam mengatur kemaslahatan manusia, bahkan syari’at Islam dapat memenuhi kebutuhan hukum manusia dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sebagai peranti dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang berperadaban yang memiliki moralitas dan spritualitas.
Menyadari tentang pentingnya melaksanakan syari’at sebagai ketentuan Allah (syari’) yang berhubungan dengan perbuatan muqallaf merupakan perintah melakukan satu perbuatan pemilihan atau menentukan suatu syarat atau penghalang dalam kehidupan masyarakat, para mujtahid dimasa lalu berusaha mencurahkan daya penalaran akalnya menela’ah dan mengkaji esensi syari’at dari sumbernya al-Qur’an dan hadits. Dengan usaha berijtihad dengan menggunakan daya penalaran akal itu, para mujtahid merumuskan temuan ijtihadnya kedalam siyasah syar’iyah. Usaha yang dilakukan para mujtahid itu telah menemukan hubungan tekstual dengan kontekstual dengan suatu pendekatan metodologi usul fiqh. Hal ini merupakan bahwa para mujtahid telah merintis suatu usaha ilmiah dalam upaya memahami dan merealisasikan hukum ilahiah dalam realitas kehidupan masyarakat. Sehingga siyasah syar’iyah sangat integral dengan jiwa syari’at, dalam perkembangan selangjutnya menjadi sistem peranata sosial dalam berbagai dimensi kehidupan masyarakat Islam.

Materi siyasah syar’iyah sebagai produk ijtihad para mujtahid itu merupakan khazanah intelektual yang sangat berharga yang dapat dijadikan referensi dalam mengkaji berbagai persoalan baru yang dihadapi masyarakat. Terutama dalam masalah yang ada kemiripannya dengan materi syari’at. Akan tetapi masalah yang tidak ada kaitannya dengan materi siyasah syar’iyah, memerlukan suatu ijtihad baru dengan pendekatan usul fiqh. Pada dasarnya siyasah syar’iyah yang kita warisi itu masih tetap dalam bentuk semula, sebagai besar materi siyasah syar’iyah belum dapat kita permulasikan dalam bentuk referensi hukum dalam sistem peranata sosial masyarakat.
Dalam perkembangan berikutnya para ahli hukum dan pemerintahan ’ mempunyai kewajiban moral mengembangkan siyasah syar’iyah dan menyusun aturan-aturan hukum yang komprehensif untuk menyelesaikan problema-problema yang timbul atau yang diperkirakan akan terjadi. Setelah materi siyasah syar’iyah dikodifikasi sesuai dengan prinsip-prinsip al-Qur’an dan sunnah, berarti seluruh batang tubuh yang terdapat dalam materi siyasah syar’iyah itu dapat diaplikasikan dalam kehidupan pranata sosial. Syari’at Islam memberi legitimasi kepada manusia untuk terus mengembangkan daya ijtihadnya dalam mengatur suprastruktur bagi aturan-aturan tingkah lakunya sesuai dengan pranata sosial masyarakat Islam. Pada dasarnya sejak semula prinsip-prinsip penalaran yang bersifat impiris dan deduksi analogis dalam menistimbatkan hukum dengan pendekatan usul fiqh mendapat legitimasi dari syari’at Islam.

Pendekatan yang dilakukan para mujtahid pada masa klasik adalah semacam pendekatan ad hoc dan praktis pragmatis terhadap persoalan-persoalan hukum, dengan menggunakan prinsip-prinsip umum yang terdapat dalam wahyu Ilahi dan sunnah. Pendekatan ini dimungkinkan karena watak dasar hukum Islam yang lapang dan luas, sehingga mampu menampung setiap perkembangan yang terjadi. Para mujtahid mempunyai suatu pandangan bahwa letak kekuatan siyasah syar’iyah adalah sifatnya yang ekomudatif terhadap setiap perkembangan zaman dan peralihan tempat dalam mengantisipasi dan menyelesaikan hukum terhadap berbagai peristiwa yang terjadi. Dalam era global dalam menyikapi berbagai problema hukum, para ahli hukum pada kini mempunyai penelitian tentang tujuan-tujuan hukum dan alasan-alasannya sebagai dasar ijtihad, aliran-aliran ini disebut Ahl al Ra’y. selain itu terdapat pula aliran yang bersandar kepada bukti-bukti atsar dan nash-nash, yang dikenal dengan nama Ahl al-Riwayah.

II
Al-Qur’an sebagai sumber utama siyasah syar’iyah berisi peraturan-peraturan yang universal, dan beberapa materi siyasah syar’iyah mengatur masalah umum baik bidang perundang-undangan dan moneter, peradilan, eksekutif, dan lembaga internasional. Secara umum al-Qur’an sebagai asas menjadi acuan pemerintah untuk merumuskan peraturan-peraturan perundangan dan menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara. Ruang dan batas-batas yang telah digariskan oleh al-Qur’an itu merupakan referensi utama pemerintah Islam dalam mengatur berbagai dimensi Negara. Siyasah syar’iyah lebih mengutamakan kemaslahatan kolektif dari kepentingan individual. Hal ini berarti kepentingan rakyat lebih utama diperhatikan dari kepentingan pribadi-pribadi dalam berbagai kondisi sosial, lingkungan dan waktu.

Siyasah syar’iyah sebagai rangkaian penerapan hukum Ilahi bersifat universal, yang dapat mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, dan hubungan manusia sesamanya dan alam. Suatu keutamaan yang dimiliki siyasah syar’iyah adalah memperhatikan manusia sebagai katalisator utama dalam kehidupan masyarakat. Untuk itu siyasah syar’iyah dapat diperlakukan setiap saat dalam peredaran waktu, dengan mempertimbangkan perubahan-perubahan yang terjadi di lingkunagan masyarakat Islam.

Pada intinya, siyasah syar’iyah merupakan suatu sistem hukum yang sesuai dengan kodrati manusia, karena siyasah syar’iyah dengan kedua sumber utamanya al-Qur’an dan as-Sunnah diwujudkan dalam masyarakat sesuai dengan nilai-nilai kultural. Siyasah syar’iyah sebagai penjelmaan hukum Ilahiah yang menyatakan kebenaran, dan membumikan nilai-nilai persamaan dan keadilan. Dalam al-Qur’an terdapat seperangkat aturan hukum yang tidak dapat diubah, yang merupakan otoritas Ilahiah dan suatu perintah kepada manusia untuk mengikuti semua perintah Allah dan menghindari semua larangan yang terdapat dalam wahyu Ilahiah dan perintah untuk menegakkan keadailan sosial dan kesucian pribadi sesuai dengan prinsip syari’at.
Al-Qur’an sebagai sumber siyasah syar’iyah memuat prinsip-prinsip hukum, yang abadi, tak berubah, dengan adanya perubahan struktural dan kultural suatu masyarakat. Akan tetapi sejalan dengan Sunnatullah manusia senantiasa mengalami perkembangan peradaban yang dinamis, dan manusia mempunyai daya membuat kebijakan politik hukum dan merumuskan perundang-undangan yang tidak bersumber wahyu, tetapi bersumber yurispredensi, adat istiadat dan nilai-nilai budaya , dan pendapat para ahli hukum yang terhimpun dalam siyasah wahdaiyah.

Dalam perkembangan berikutnya para pakar hukum mempunyai kewajiban moral mengembangkan ilmu siyasah syar’iyah dan menyusun aturan-aturan hukum yang konferhensif untuk menyelesaikan problema-problema yang timbul atau yang diperkirakan akan terjadi. Sesudah aturan-aturan itu disusun berdasarkan wahyu dan sunnah, dengan demikian logis jika seluruh batang tubuh undang-undang dan peraturan itu di aplikasikan dalam pranata sosial masyarakat Islam. Syari’at Islam memberikan kebebasan kepada untuk mengemukakan suprastruktur bagi aturan-aturan tingakah lakunya, sesuai dengan keragaman tuntutan situasinya. Pada dasarnya, sejak semula prinsip-prinsip penalaran yang logis dan dedukasi analogis disahkan oleh hukum Islam.

Siyasah syar’iyah yang merupakan landasan hukum dan moralitas Islam, merupakan spesifikasi dari ajaran-ajaran syari’at Islam. Beberapa prinsip hidup tertentu secara mutlak harus mengikuti prinsip-prinsip Islam. Sifatnya yang abstrak dikonkritkan dengan menerapkannya pada berbagai stuasi aktual. Wahyu sebagai sumber syari’at merupakan dasar utama siyasah syar’iyah, sedangkan siyasah wadbiyah melengkapi siyasah syar’iyah. Masyarakat Muslim diberi kebebasan untuk merancang aturan hukum wadhiyah dengan tetap terkait dengan prnsip-prinsip keadilan sosial. Aturan hukum yang dikemukakan siyasah syar’iyah bersifat elastis dengan tujuan dapat menyesuaikan dengan perubahan zaman. Hal ini berarti siyasah syar’iyah memberi kebebasan sosial serta menghormati hukum-hukum wadhiyah, selama hukum-hukum tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan sosial yang melandasi semua aturan hukum syari’at.

Al-Qur’an dan Sunnah menuntut kedaulatan Ilahiyah dan berlakunya undang-undang syari’at. Akan tetapi secara teknis pelaksanaannya diserahkan kepada pemikiran masyarakat Islam sesuai dengan kondisi sosial dan perkembangan peradaban. Karena sasaran Islam yang utama adalah membentuk suatu masyarakat spiritual yang diatur oleh syari’ah. Dengan itu masyarakat Islam bebas mengembangkan suatu metoda dalam merealisasikan siyasah syar’iyah. Masyarakat spiritual dapat diwujudkan oleh umat Islam dengan suatu keyakinan bahwa “Allah tidak membebankan kewajiban apapun kepada manusia diluar kemampuan meraka dan Dia maha mengetahui tuntutan-tuntutan yang tidak dapat dihindari oleh fitrah manusia” (Hadits).

Menurut syari’at Islam, spitualitas memiliki dua aspek; ia merupakan hubungan pribadi antara manusia dengan Allah, sedangkan terhadap sesama manusia dan masyarakat ia melakukan hak-hak dan kewajiban sosial. Tidak terdapat individu yang secara spritual hanya mencari keselamatan bagi dirinya sendiri dengan mengasingkan diri dari masyarakat; ikatan-ikatan sosial terjalin kuat dengan pribadinya. Syariat Islam bukanlah sekedar mengatur hubungan vertikal dengan Tuhan dalam bentuk upacara ritual dan srimonial, melainkan merupakan kehidupan sosial nyata yang dijalani sesuai dengan tujuan hidupnya.
Siyasah syar’iyah mengutamakan pembentukan masyarakat spritual yang memeprhatikan dimensi politik, hukum dan ekonomi sebagai pilar dalam sistim pranata sosial masyarakat. Pada hakikatnya siyasah syar’iyah memperbaiki kehidupan manusia melalui tindakan praktis dan komperhensif dalam semua aspek esensialnya. Dengan demikian siyasah syar’iyah tidak memandang kehidupan aktual sebagai alpha dan omega segala eksistensinya. Dalam hal ini siyasah syar’iyah membangun suatu sintesa antara kehidupan ukhrawi dan duniawi. Kehidupan ukhrawi sangat ditentukan oleh kehidupan yang dijalani di dunia. Kehidupan yang dijalani di dunia harus ditata berdasarkan persamaan dan keadilan yang unuversal berdasarkan prinsip-prinsip syari’at yang bersumberkan al-Qur’an dan Hadits.
Dalam pandangan syari’at Islam organisasi individu yang tinggi adalah Negara. Syari’at Islam mewajibkan kepada pemerintah untuk membangun pranata sosial masyarakat Islam. Karena di dalam pranata sosial Islami terdapat nilai-nilai spritual keagamaan. Pada dasarnya Islam secara nyata membentuk suatu pranata sosial Islami dengan pandangan hidupnya dan kemudian menjadikannya sebagai asas masyarakat Islam. Syari’at Islam tidak hanya memperhatikan dimensi moralitas dan spritualiatas, akan tetapi ia juga memperhatikan esensi manusia yang senantiasa bergerak terus menerus dalam masyarakat.

Negara yang dikehendaki oleh siyasah syar’iyah menganut sistem suro yang dipimpin oleh seorang kepala Negara yang mendapat amanah untuk melaksanakan siyasah syar’iyah. Kepala Negara harus menetapkan undang-undang selama stuasi lingkungan menghendaki, asal tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-Qur’an dan Sunnah. Untuk menyusun undang-undang harus melalui musyawarah yang anggotanya mampu memahami syari’at Islam dalam prinsip-prinsip keadilan sosial. Dalam hubungan ini para ulama bertugas secara terus-menerus menafsirkan dan meninjau kembali hukum-hukum; dan hukum tidak boleh diubah tampa melaui kesepakatan para ahli hukum. Mengingat akan terjadinya perubahan lingkungan, penyesuaian-penyesuaian hukum diperbolehkan melalui kesepakatan atau ijma’ para ahli hukum Islam.

Pada dasarnya siyasah syar’iyah tidak menetapkan hukum serba lengkap dan luas, ia hanya memberikan prinsip-prinsip fundamental saja yang kelak akan mengantarkan manusia pada tujuan kesejahteraan baik bagi individu maupun masyarakat. Siyasah syar’iyah mengikat warga masyarakat adalah al-Qur’an dan Sunnah. Akan tetapi ayat-ayat dan haidts yang berisi aturan hukum hanya berjumlah 15% dari eseluruhan ayat dan hadits. Dengan demikian Islam tidak banyak membebankan aturan hukum yang tidak dapat diubah, sebab jika demikian ia akan menghambat perkembangan penetapan penetapan hukum itu sendiri.
Siyasah syar’iyah tidak hanya mengajarkan prinsip-prinsip mikro ia juga mengajarkan prinsip-prinsip makro dengan mengutamakan terciptanya suatu sistem dan tatanan dalam kehidupan perorangan dan kehidupan masyarakat. Islam mementingkan persamaan hak dalam bidang hukum dan keadilan sosial. Sistem hukum dalam Islam tidak bersifat statis melainkan mengalami perkembangan sejalan dengan kondisi-kondisi yang berubah. Para ahli hukum Islam telah berupaya terus menerus menjadikan sistem siyasah syar’iyah selaras dengan perkembangan peradaban manusia dengan semangat keadilan sosial. Masyarakat Islam yang berlandasakan sistem hukum Islam tetap menganut sifat terbuka selama umat Islam dinilai inovatif dan progresif dalam kehidupannya.

Melembagakan siyasah syar’iyah dalam kehidupan sosial umat Islam merupakan kewajiban kolektif setiap individu Muslim, yang dianggap mampu menjalankan ajaran syari’at sesuai Nas Al-Qur’an dan Sunnah. Kewajiban kolektif itu dapat dilaksanakan bila ada kesadaran hukum para umara’ dan ulama untuk mematuhi dan melaksanakan perintah dan larangan Tuhan. Disamping adanya kekuatan yang dapat memaksa anggota masyarakat untuk mengikuti peraturan hukum Ilahiyah yang mengatur kepentingan bersama sesuai dengan ajaran syari’at dan kemashalatan umat. Berdasarkan pelaksanaan siyasah syar’iyah dalam realitas pranata sosial umat itulah yang menghubungkan dimensi politik dan agama dalam mewujudkan institusi ditengah masyarakat Muslim.
Pada dasarnya siyasah syar’iyah mengutamakan tegaknya kemashalatan dalam realita kehidupan masyarakat, sebab hakikat dari risalah syari’at adalah melaksanakan semua bentuk kewajiban yang berpola dalam prinsip al-amar bi al-ma’ruf wa al-nahy ‘an al-munkar, yang dibebankan pada setiap individu. Untuk menciptakan pranata sosial umat sesuai dengan prinsip syari’at, dalam melaksanakan siyasah syar’iyah mengutamakan dimensi politik dalam upaya menjamin kemashalatan masyarakat. Meskipun dari dasar pemikiran siyasah syar’iyah ini dimensi politik dikategorikan sebagai persoalan furu’, keutamaannya sangat besar artinya. Sebab tanpa kekuatan politik sulit untuk melaksanakan ajaran syari’at dalam kehidupan masyarakat. Pentingnya melaksanakan siyasah syar’iyah diatas terungkap dari pernyataan al-Iji, “Imamah merupakan Negara besar yang menata dan mengatur persoalan-persoalan agama dan dunia, dan ia dapat juga dikatakan sebagai pengemban tugas risalah dalam melaksanakan serta menegakkan ajaran syari’at”. Dari pernyataan al-Iji terlihat bahwa dimensi politik dan dimensi agama merupakan satu kesatuan yang membentuk pranata sosial bagi kehidupan umat.

Urgensi siyasah syar’iyah yang demikian itu terkait dengan prinsip ideologi Islam yang terdapat dalam teks Nas Al-Qur’an yang mengandung nilai substansial berupa kewajiban moral yang mengikat sesama umat Islam untuk melaksanakan kewajiban serta bertanggung jawab mencegah semua bentuk kemungkaran. Akan tetapi pelaksanaan kewajiban moral tersebut cukup dilaksanakan oleh salah seorang umara’ diantara mereka, sehingga melepaskan yang lainnya dari kewajiban tersebut. Dalam arti kewajiban umat secara bersama itu dapat ditangani oleh penguasa yang mempunyai otoritas politik dan agama. Adapun yang mendapat legitimasi untuk melaksanakan kewajiban kolektif yang bersifat fardhu al-khifayah itu adalah para Umara’ yang dipilih dan diangkat oleh umat.

Dasar pelaksanaan siyasah syar’iyah yang mengutamakan adanya pemimpin eksekutif untuk dapat melaksanakan kewajiban kolektif dalam membina kehidupan masyarakat. Prinsip ini menunjukkan suatu thesa bahwa masyarakat harus mempunyai seorang pemimpin yang legal yang dapat melaksanakan kewajiban syar’i menjamin kemashalatan umat. Pemikiran ini mewujudkan suatu tuntutan terhadap institusi politik dalam kehidupan masyarakat.
Eksistensi siyasah syar’iyah dirancang oleh Islam itu adalah masyarakat yang memiliki spirtualitas, karena spritualitas itu mempunyai dimensi utama, merupakan hubungan pribadi antara manusia dengan Tuhan. Sedangkan terhadap sesama manusia yang hanya mengutamakan keselatan dirinya sendiri, dan tanpa memperdulikan hubungan sosial dengan manusia lain. Sebab setiap individu menginginkan adanya ikatan sosial satu sama lain dalam kehidupan masyarakat. Atas dasar spritualitas itu manusia menurut pandangan Islam sebagai makhluk sosial dan politik. Organisasi individu yang tertinggi adalah Negara. Islam mewajibkam setiap individu untuk membentuk masyarakat utama dan Negara, sehingga mampu mencermati tujuan yang hendak dicapai dalam kehidupan sosial.

Dalam ajaran siyasah syar’iyah terdapat suatu prinsip yang menyatakan bahwa moralitas dan spiritual sangat diutamakan syari’at Islam, terutama dalam melaksanakan syari’at dan kemashalatan. Sebab bagaimanapun juga setiap individu berada dalam komunitasnya. Komunitasnyalah yang menggerakkan kesadaran pribadi untuk menjalankan spiritualitas dan hubungan sosial.

Landasan idealis masyarakat Islam pada prinsipnya terletak dalam doktrin Tauhid, Keesaan Tuhan dan kehidupan manusiawi merupakan satu kesatuan yang ekslusif. Prinsip keyakinan mempunyai fungsi yang amat menentukan dalam pranata sosial masyarakat Islam. Semua aspek kehidupan sosial masyarakat Islam adalah religius. Fungsinya adalah menjalankan pengabdiannya kepada Tuhan sesuai dengan tuntutan syariat, karena syari’at mewakili keyakinan rakyat secara langsung dan menjamin supremasi kehendak religius komuniti. Dimana politik dalam masyarakat Islam adalah bahagian yang tak terpisahkan dari semua dimensi kehidupan, dan bukan sebagai tindakan sekuler yang memisahkan agama dan politik.

III

Para filosuf dan pemikir Muslim, telah membahas tentang pembentukan suatu masyarakat politik ideal, bahkan sebagian praktisi telah mencoba melaksanakannya dengan keberhasilan yang berbeda-beda. Merumuskan prinsip-prinsip siyasah syar’iyah yang sempurna dalam kerangka abstraksi yang merupakan upaya ilmiah yang amat mulia. Kita sebagai pewaris khazanah intelektual yang hidup pada abad ke-dua puluh satu Era Globalisasi, ini dapat menelusuri sebagian teori dan konsep ideal dalam rangka menjamin keadilan bagi setiap individu yang hidup dalam masyarakat. Diantara yang paling klasik aktivitas ilmiah tersebut adalah usaha yang dilakukan oleh Sucrates dan Plato yang merancang suatu Negara, Kota yang sempurna di Yunani. Kedua filosof ini ternyata mengalami keraguan yang amat mendalam pada saat merumuskan teorinya tentang bentuk Negara ideal tersebut, bahkan keduanya sampai ketinggalan kesimpulan, bahwa Negara ideal itu hanya ada di Surga, dan seperti halnya dengan semua gagasan dan tujuan, realitas secara nyata dapat terbentuk Negara yang tidak sempurna. Hal ini disadari oleh Sucrates dan Plato bahwa mewujudkan Negara Ideal itu sangat sulit, bahkan mustahil diwujudkan oleh masyarakat manusia dalam realitas duniawi.

Dalam fakta historis menunjukkan bahwa, Islam merumuskan masyarakat ideal, yang mengkompromikan antara moral spritual keagamaan dan politik. Hal ini dapat dilihat dalam ajaran Ahl al-Sunni Wal Jama’ah (Sunni) (siyasah) dan syari’at tidak dapat dipisahkan. Kedua dimensi itu menyatu dalam Islam. Pernyataan itu kemashalatan umat berdasarkan syari’at. Prinsip ini dijadikan sebagai azas intitusi politik. Tujuan dari pembentukan institusi politik adalah untuk memudahkan koordinasi terhadap kewajiban syar’i yang dibebankan kepada setiap individu, dalam melaksanakan kewajiban kolektif dibawah kepemimpinan penguasa politik dan agama. Atas prinsip itulah kelihatannya dimensi politik merupakan alat bagi pelaksanaan siyasah syar’iyah. Sebab bagaimanapun penerapan siyasah syar’iyah itu memerlukan adanya kekuatan politik yang bersifat terkoordinasi untuk memudahkan pelaksnaannya. Kelembagaan siyasah syar’iyah permanen memerlukan adanya suatu kekuatan politik yang digerakkan oleh suatu organisasi politik yang berdasarkan prinsip-prinsip syari’at, terutama dalam mewujudkan nilai-nilai dan norma Islam dalam suatu masyarakat dan Negara.

Hubungan vital antara syari’at dan umara’ yang tersebar begitu luas hampir bersipat universal, secara kewajiban dan doktrin berakal pada asumsi-asumsi fundamental terhadap kekuasaan. Pelaksanaan kekuasaan ini ada di pusat pemerintahan dan secara diam-diam semua budaya kekuasaan merupakan salah satu sifat ketuhanan. Sistem siyasah syar’iyah tradisional organik ditandai dengan konsepsi tentang penggabungan fungsi-fungsi syari’at dan siyasah yang dimainkan oleh suatu struktul yang tunggal. Umara’ menjalankan kekuasaan duniawi dan ulama menjalankan kekuasaan spritual, dan fungsi utamanya adalah menegakkan pranata sosial yang bersifat ketuhanan sesuai dengan hukum dan tradisi yang sakral. Tingkatan hirarki keagamaan apapun yang ada bisa dimanfaatkan oleh penguasa untuk memaksakan berlakunya hukum dan tradisi sakral ini. Disini penyamaan antara syari’at dan pranata sosial dalam kehidupan bernegara.

Siyasah syar’iyah menerapkan kesatuan sistem religio-politik yang khas. Sistem siyasah syar’iyah adalah keadilan dan persamaan (masawah). Bukan hanya bagi umat Islam saja tetapi juga untuk setiap pribadi yang hidup dalam sistem tersebut tanpa memandang dari mana ummah berasal. Menurut Furaqi, Islam bukanlah institusi dalam pengertian umum dewasa ini, melainkan suatu tatanan dunia, yang didalamnya ada pemerintahan, peradilan, konstitusi, dan tentara. Secara internal institusi Islam tidak membenarkan terjadinya penindasan oleh suatu umat terhadap umat lainnya. Tugasnya terhadap keseluruhan adalah menjaga perdamaian, menajalankan pelayanan sosial, mempertahankan keutuhan, melindungi hak dan kebebasan orang dan umatnya, yang merupakan pembentuk Negara.

Secara eksternal, institusi Islam bersifat ideologis, aspirasinya meluas sehingga ingin “membungkus dunia”. Ia mendekati Negara-Negara, suku bangsa, bangsa atau kelompok lain agar mau masuk kedalam umat dan menjadi anggota Institusi Islam. Ini tidak berarti bahwa masuknya institusi kedalam agama Islam, atau bukan pengecilan atau perubahan berbagai lembaga yang sampai saat ini ada didalamnya. Ini juga tidak berati perubahan tatanan ekonomi atau kedaulatan politik dari seorang umara’, pemerintah atau lembaga pemerintahan. Kesemua itu masih tetap dilindungi dan dijamin kebebasannya.
Berdasarkan prinsi-prinsip siyasah syar’iyah, masyarakat Islami yang akan dibangun hendaklah para ulama dan umara’ memperhatikan dimensi keadilan, persamaan dan kebebasan. Ketiga dimensi ini sangat menentukan keseimbangan proses interaksi sosial dalam bentuk berbangsa dan bernegara Islam.

Pertama: Siyasah syar’iyah mengutamakan keadilan merupakan prinsip dasar ideologi Islam, pelaksanaan keadilan dapat diwujudkan dengan kesadaran kolektif dari semua warga masyaraat. ” Hai orang beriman jadilah kamu penegak keadilan sebagai saksi bagi Allah, sekalipun terhadap dirimu sendiri, atau orang tuamu, atau kerabatmu, baik miskin maupun kaya. Allah lebih mengetahui kemaslahatan masing-masing, jangan ikuti hawa nafsu. Supaya jangan menyimpang dari kebenaran. Sungguh Allah tahu benar apa yang kamu lakukan” (Al-Qur’an 4 : 135).

Siyasah syar’iyah sangat mengutamakan prinsip keadilan dalam semua aspek kehidupan, baik yang berhubungan dengan pribadi, keluarga dan masyarakat. Karena keadilan merupakan peranti didalam menjamin kepentingan individu dan kolektif serta memelihara hak-hak dan kewajiban sesuai dengan prinsip-prinsip syari’at.

Kedua: Siyasah syar’iyah memperhatikan persamaan; prinsip persamaan sejalan dengan keadilan. Syari’at Islam sangat menganjurkan umatnya untuk meyakini sepenuhnya tantang arti pentingnya prinsip persamaan dalam kehidupan. Karena menurut Islam semua orang mempunyai kedudukan yang sama dihadapan Tuhan, yang membedakannya adalah tindakan hukum dan amal perbuatannya. “Hai manusia kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kami jadikan kamu berbagai bangasa dan berbagai suku supaya kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia antara kamu dalam pandangan Allah ialah yang paling taqwa diantara kamu, Sungguh Allah maha mengetahui, maha sempurna pengetahuannya” (al-Qur’an 49 : 13).

Ayat al-Qur’an diatas memuat suatu prinsip bahwa semua individu mempunyai status yang sama, dan tidak ada perbedaan atatus dilihat dari asal-usul keturunan dan suku bangsa. Bahkan Islam tidak pernah membedakan antara status sosial yang disebabkan latar belakang pekerjaan dan pemilikan harta benda. Perbedaan hanyalah pada ketaqwaan kepada Tuhan.

Ketiga: Siyasah syar’iyah membuka ruang kebebasan ; syari’at Islam memandang manusia sebagai makhluk moral, yang memiliki kecerdasan rasional dan emosional, sehingga dapat membedakan antara kebajikan dan kemungkaran, serta memiliki kebebasan berkeyakinan, berfikir dan berpendapat:
Kebebasan berfikir; sesuai dengan prinsip syari’at Islam kebebasan berfikir merupakan peranti untuk membebaskan akal dari belenggu khurafat, tahyul dan tradisi. Karena itu setiap individu tidak dibenarkan meyakini sesuatu sebelum ia menganalisanya dari berbagai elemen, setelah diperhitungkan secara rasional, barulah menerimanya. Hal yang demikian dikecualikan pada masalah yang berhubungan dengan sesuatu yang gaib diluar jangkauan panca indera dan akal.

Kebebasan berkeyakinan; syari’at Islam mengakui kebebasan berkepercayaan bukan hanya dalam tatanan konsep dan teori saja, akan tetapi lebih mementingkan dalam bentuk pelaksanaan dalam kehidupan. Pada dasarnya manusia diberi kebebasan untuk berkeyakinan sesuai dengan keinginan dan kepercayaan pribadinya. Kebebasan yang dimiliki oleh setiap pribadi itu dihormati dan dijamin perlindungan hukumnya oleh masyarakat. Meskipun demikian, seorang muslim memiliki kebebasan sesuai dengan batas-batas yang telah ditetapkan oelah syari’at. “ Katakanlah, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, tapi jika kamu berpaling, hanya bertanggung jawab atas kewajiban yang kepadamu dipikulkan. Jika kamu taat kepadanya, kamu mendapat bimbingan yang benar. Kewajiban Rasul adalah menyampaikan amanat yang terang” (al-Qur’an 24 : 54).

Kebebasan berpendapat; syari’at Islam menjamin kebebasan berpendapat setiap individu. Kebebasan yang dimaksudkan adalah didalam berbagai komunikasi dan dialog yang memberi manfaat, dan bukan menimbulkan fitnah dan kemudharatan. Islam sangat menghargai pendapat dan kriti konstruktif dari individu yang mempunyai visi dalam memperbaiki berbagai dimensi kehidupan masyarakat.

Pada dasarnya manusia menjalani siklus kehidupan mengikuti peredaran waktu dan perkembangan zaman sesuai dengan ketentuan sunnatullah. Perubahan waktu dan zaman ini tidaklah selayaknya dipandang sebagai proses alamiah, tetapi hendaklah direnungkan secara mendalam, bahwa dibalik perubahan-perubahan yang terjadi pada kosmos alam jagat raya ini ada kekuatan Ilahiyah. Kesadaran untuk memahami otoritas Ilahiyah memerlukan adanya pengetahuan dan pemahaman tentang pesan-pesan Ilahiah yang terhimpun dalam teks al-Qur’an dan Hadits. Pada hakikatnya ajaran Ilahiah yang terdapat dalam al-Qur’an dan Hadits tidak mengalami perubahan, bahakan tetap aktual dan sesuai dengan perkembangan peradaban manusia.
Sehubungan dengan adanya upaya untuk menjadikan syari’at sebagai dasar utama penataan pranata sosial dalam kehidupan masyarakat adalah suatu usaha yang sangat logis. Mengingat sistem pranata sosial masyarakat kita sangat rapuh, yang disebabkan sendi-sendinya hanya berdasarkan norma-norma tradisi dan rekayasa manusia. Karena itu, reaktualisasi syari’at Islam dalam upaya penegakan hukum dalam kehidupan masyarakat merupakan suatu alternatif yang sangat strategis. Terutama dalam proses pembentukan masyarakat madani. Masyarakat madani membutuhkan syari’at sebagai landasan dan dasar pembentukannya, sebab syari’at dapat memberi keseimbangan antara kepentingan individu dan publik dalan ruang gerak pranata sosial.
Dalam konsep Sunni pembagian kekuasaan politik diproses melalui mekanisme musyawarah dan demokrasi. Melalui siyasah syar’iyah dapat dicapai suatu kesepakatan yang mempersatukan pandangan-pandangan politik yang berbeda sebelumnya. Pola mayoritas dan minoritas dalam politik bukanlah pola yang ideal dalam sistem syuro. Hal ini bukanlah berarti bahwa semua keputusan harus diambil dengan suara bulat, karena cara itu dapat melumpuhkan sistem pemerintahan.
Prinsip musyawarah yang terdapat dalam Sunni adalah bersifat terbuka, perbedaan pendapat dalam menentukan arah pembahasan substansi masalah tetap dihargai dalam mewujudkan kesepakatan, dan tidak ada paksaan untuk tunduk pada pendapat mayoritas, terutama dalam bentuk politik.
Musyawarah merupakan cara efektif untuk menetapkan dan membatasi kekuasaan eksekutif, dan menutup ruang timbulnya diktator penguasa politik. Mekanisme musyawarah memberi peluang bagi warga masyarakat memilih serta menentukan pemimpin eksekutif, para pemimpin eksekutif mempunyai kewajiban untuk melaksanakan hukum dan konstitusi Islam yang berasal dari Al-Qur’an dan Hadist. Pemimpin eksekutif yang telah terpilih dalam sistem musyawarah yang Islami itu dijamin perlindungan hukum terhadap dirinya. Dalam Islam terdapat suatu keharusan mencekal pemimpin eksekutif, jika terdapat tanda-tanda yang menunjukkan bahwa ia tidak mempunyai kemampuan melaksanakan tugasnya, atau disebabkan melanggar konstitusi Islam.

Sistem syuro atau demokrasi yang ditampilkan Sunni bukanlah demokrasi sempit, melainkan demokrasi yang bersifat universalisme yang berhubungan dengan manusia, internasional, agama, rahoni, etis, dan materi. Semua aspek itu tidak dapat dipisahkan, bahkan menyatu keseluruhannya dalam suatu kesatuan “Demokrasi Islam”. Dalam mesyarakat melayu yang menganut mazhab Sunni telah memposisikan demokrasi dalam berbagai aktivitas politik, baik dalam struktur pemerintahan maupun dalam organisasi politik. Bahkan demokrasi telah mewarnai berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan.

Berdasarkan prinsip diatas, timbul suatu pandangan dari masyarakat Melayu terhadap Islam Sunni sebagai suatu yang bernas dan bening, yakni suatu pandangan yang melukiskan Islam sebagai bekal yang memberi jaminan untuk hidup dan mati, dalam arti Islam memberi bekal untuk kehidupan duniawi dan ukhrawi. Dalam kehidupan duniawi, Islam mengatur serta menata semua dimensi pranata sosial, baik yang berhubungan dengan struktur sosial, maupun dalam sistem pranata sosial. Kehadiran Islam Sunni ditengah kehidupan masyarakat Melayu memberi semangat dan menumbuhkan aktivitas serta kreatifitas budaya dan membuat kesadaran hidup bermasyarakat yang Islami, yaitu suatu masyarakat yang berdasarkan logika rohaniah yang mengarah pada pokok-pokok hubungan sosial dalam ruang lingkungan keagamaan dan menjalin hubungan yang jelas antara individu dan masyarakat, dan antara rohani dan perjalanan wujud. Ini berarti kesatuan budaya dalam Islam menghimpun seluruh kaum Muslimin diatas landasan persaudaraan dalam akidah. Faktor inilah yang melatar belakangi sikap persaudaraan yang kuat antara masyarakat Melayu.

Sementara itu, Islam Sunni memberi kemerdekaan individu serta tanggung jawab pribadi tanpa mengharuskannya untuk memenuhi tuntutan-tuntutan kekerabatan atau kondisi-kondisi regional dan sebagainya. Akan tetapi pada saat yang bersamaan, Islam Sunni mengukuhkan ikatan antara individu dan kelompok berdasarkan ikatan rohaniah dan nasib riil bersama. Sehubungan dengan itu, Sunni memberi keseimbangan antara materi dan immateri, yakni tidak menjauhi realitas wujud yang bisa dirasakan, dan immateri yang bersifat abstrak sebagai suatu substansi yang mempunyai eksistensi dalam alam wujud. Dengan prinsip demikian, Islam Sunni menerima kehidupan secara moderat tanpa sikap yang berlebihan atau terlalu menahan diri. Karena itu, konsepsi masyarakat Islam diwarnai dengan optimisme dan kompetisi bekerja dalam meningkatkan taraf kehidupan dalam batas-batas yang diperkenankan Allah. Prinsip diatas tercermin dalam realitas kehidupan masyarakat Melayu. Bagi orang Melayu, agama menjadi dasar utama dalam upaya meningkatkan harkat dan martabat setiap individu dalam berbagai bidang kehidupan, baik bidang ekonomi, sosial, budaya, dan agama.

Meskipun dalam masyarakat Melayu terdapat pola agama yang berbeda, namun dalam kehidupan sosial tidak menunjukkan perbedaan yang tajam, bahkan masing-masing aliran yang menunjukkan sikap toleransi dalam mewujudkan solidaritas sosial dan ekonomi. Untuk melihat faktor yang konkrit serta memudahkan penganalisa ilmiah, dibuthkan suatu kajian perbadingan yang mendasar antara paham keagamaan pola tradisional dengan pola pembaharuan yang terdapat dalam masyarakat Melayu, setelah itu membandingkan dengan pola keagamaan yang terdapat dalam masyarakat Islam lainnya.

Pada dasarnya undang-undang yang berlaku pada setiap negeri itu cukup beragam, keberagaman itu disebabkan undang-undang dari adat tradisi yang menjadi asasnya berakar dari nilai-nilai dan norma yang berbeda satu sama lainnya dalam kehidupan masyarakat lokal. Masyarakat Melayu yang beragama Islam, tentu nilai-nilai tradisi yang hidup bersumberkan dari ajaran syari’at Islam. Sehingga tampilan orang Melayu dalam bersikap dan berbuat senantiasa terikat dengan citra seorang muslim. Hal ini dapat dilihat dilingkungan masyarakat Melayu terlihat sebagai pribadi muslim yang ta’at dan tunduk kepada hukum syarak’ dan undang-undag yang berada dibawah lembaga negara.

Syari’at Islam dan fiqh dalam negara Malaysia lebih dikenal dengan hukum syarak, hukum syarak tidak mengalami perkembangan dan pertumbuhan seperti undang-undang. Sebab ketentuan-ketentuan hukum syarak bukan berasal dari adat tradisi masyarakat, yang mengikuti perubahan dan perkembangan sosial suatu komonitas. Tapi hukum syarakdalam bentuk wujud yang diturunkan Allah sebagai ketentuan hukum syarak yang sempurna, komferhensif dan kosisten. Eksistensi hukum syarak tetap kekal dan abadi tidak stagnan dengan adanya perubahan dan perkembangan peradaban manusia. Hal ini berbeda dengan undang-undang. Sebagai penjabaran dari hukum syarak senantiasa mengikuti kebutuhan dan keperluaan masyarakat, dalam mangatur semua kepentingan individu, keluarga dan komonitas suatu masyarakat dalam lembaga kenegaraan.
Di Malasysia undang-undang Islam merupakan sumber perundangan Negara. Pentakbiran undang-undang Islam di Malaysia adalah terletak dibawah bidang kuasa Negeri-Negeri sebagaimana yang diperuntukkan oleh perlembagaan dan juga undang-undang pentakbiran hukum syarak, jadual kesembilan, senarai 2 (1) menyataskan;
Kecuali mengenai wilayah persekutuan, hukum syarak dan undang-undang diri dan keluarga bagi orang menganut agama Islam, termasuk hukum syarak berhubungan deengan mewarisi harta berwasiat dan tidak berwasiat, pertunangan, perkawinan, perceraian, mas kawin, nafkah, pengambilan anak angkat, kesejahteraan, penjagaan anak, pemberian, pembagian harta.

Undang-undang pentadbiran hukum syarak diatas menyataskan, bahwa bagi yang menganut agama Islam, maka hukum keluarga yang berhubungan dengan hukum perkawinan, hukum waris dan hukum wasiat berlaku hukum syarak. Ketiga aspek hukum itu telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dimensi syari’at. Hal ini dapat dilihat dari sisi perkawianan semenjak proses pertunanagan sampai aqad nikah semuanya diatur sedemikian rupa, termasuk persoalan maskawin, perwalian, saksi dan ijab qabul semuanya disesuaikan dengan ketentuan hukum syarak dalam mazhab Syafi’iyah. Demikain juga halnya yang berkaitan dengan kewajiban suami tentang nafkah dan nafkah anak, diatur mengikuti hukum fiqh Syafi’iyah. Hukum sayarak juga mengatur tentang persoalan yang berhubungan dengan lembaga perkawinan yang dusebabkan cerai hidup (Talaq) atau cerai mati, semuanya diatur tentang harta bersama dan harta warisan, dan wasiat. Ketentuan hukum syarak ini tetap berlaku dan apabila terjadi petentanga dalam persoalan ini penyelesaiannya dibawa ke Mahkamah Syari’ah. Karena Mahkamah Syariah yang mempunyai bidang kuasa keatas orang-orang yang menganut agama Islam.

Sumber utama undang-undang Islam adalah al Qur’an, Hadits, selain itu referensi juga berpedoman pada kitab-kitab fiqh, diantarannya Minhaj at Talibin, Lanat at Talibin, Buqhat al Muntshidin, Fath al Muin, Tuhfat al Muhatasj, Mihayat al Mutaj dan Iqna. Selain kedelapam sumber referensi terdapat pula kitab-kitab fiqh lainnya, terutama dari kitab fiqh mazhab Syafi’i. sama halnya di Indonesia, di Malaysia kitab-kitab fiqh disebut dengan kitab kuning.

Kitab kuning, yaitu kitab yang berisi ilmu-ilmu ke Islaman, khususnya ilmu fiqh yang ditulis atau dicetak dengan huruf arab dalam bahasa arab atau bahasa Melayu, jawa atasu sunda. Tanpa memakai harakat – syakal (tanda vaca atasu baris) sehingga disebut juga kitab gundul. Disebut kitab kuning karena umumnya kitab-kitab itu dicetak diatas kertas berwarna kuning, berkualitas rendah dan lemberanya dapat lepas dari jilidannya. Biasanya para santri hanya membawa lembaran tertentu yang akan dipelajari, karena bentuknya yang gundul kitab ini tidak mudah dibaca apalagi dipahami oleh orang yang tidak menguasai nahu syaraf. Dalam perkembangan terakhir kitab fiqh klasik ini sudah banyak dicetak diatas kertas putih, dan juga sudah banyak yang diberi harakat dan syakal. Diantara kitab kuning yang banyak terdapat di kawasan Nusantara, antara lain. Kitab Fath alMuin (tentang fiqh) oleh al al Malibani (w975) I’anah al Tarsyih ak Mustafidin (tentang fiqh) oleh lwi al Syaqaf (w1300), Kifayah al Akhyar (berisi tentang buku gayah at Taqrib menurut pandangan Imam Syafi’i oleh ad Dausyiq (w829). Iqna (tentang fiqh) oleh al Khatib asy Syarbaini. Fath ak Qarib (tentang fiqh) oleh Ibn Qasim (w918). Tuhfah al Muhtaj (tentang fiqg mazhab syari’I oleh Hajar Al Asqalani. Bidayah al Mujtahid wa Mihayat al Mugtasid (awal bagi seorang mujtahid) oleh Ibn Rusyd, dan banyak lagi kitab fiqh lainnya.

Di Malaysia undang-undang ditadbirkan ditingkat negeri-negeri. Dan setiap negeri mempunyai enakmen, mengenai pentabiran undang-undang Islam di negeri itu. Selain itu disetiap negeri diadakan Majelis agama Islam dan pegawai-pegawai seperti Mufti, Kadhi Besar dan Kadhi. Mufti ditetapkan menjadi pengurusi jawatasbkuasa syari’ah, yang diberi tugas menetapkan fatwa. Pada saat memberi fatwa, pendapat yang harus diikuti adalah qaul yang muktamad dalam mazhab Syafi’i. akan tetapi, apabila qaul muktamad mazhab Syafi’i itu bertentangan dengan kemaslahatasn umat, jawatasnkuasa fatwa syari’ah boleh berpegang dan mengikuti mazhab ahlusunah yang lain, yaitu qaul muktamad dari mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali.
Enakmen-enamen di negeri-negeri di Malaysia pada dasarnya mempunyai bentuk yang sama, dan pada umumnya pentabiran dan penggunaan juga sama, akan tetapi pada saat tertentu terdapat perbedaan satu sama lainnya. Tiap-tiap negeri mempunyai enakmennya sendiri, demikian juga dengan Makamah Kadhi yang mentabirkan undang-undang Islam juga berbeda antara satu negeri dengan negeri yang lain. Hal ini disebabkan enakmen-enakmen itu dibuat pada masa printis, karena itu enakmen itu memerlukan perbaikan dan pembaharuan, sehengga enakmen itu dapat dilestarikan serta tetap eksis di negeri – negeri, sesuai dengan keperluan dan kebutuhan masyaakat muslim di Malaysia.

IV

Di Negara Malaysia, pelembagaan persekutuan memperuntukkan bahwa Islam adalah agama persekutuan, akan tetapi agama selain Islam dibolehkan untuk dilaksanakan dengan aman dan damai dalam wilayah persekutuan. Jika penganut agama-agama lain berhak mengamalkan agama mereka dengan aman dan damai dalam wilayah persekutuan apalagi orang-orang Islam lebih berhak melaksanakan ajaran Islam. Karena ajaran Islam menghendaki setiap muslim mematuhi perintah dan larangan Allah, yang telah diwahyukan dalam al Qur’an dan penjelasannya oleh hadist. Ketentuan hukum Islam ini telah dijadikan dasar undang—undang di negeri Malayu. Didalam kes Ramah IWN Laton (1997) 6F.M.S.L.R 128, Majoriti Mahkamah Rayuan di Negeri-negeri Melayu Bersekutu telah memutuskan bahwa undang-undang Islam adalah undang-undang terpantan dan undang-undang negeri.

Berdasarkan pelembagaan persekutuan yang mengutamakan Islam sebagai agama persekutuan, merupakan dasar yang sangat penting bagi umat Islam di Malaysia untuk melaksanakan Syariat Islam. pemerintah Malaysia mempunyai kewajiban dan tanggung jawab moral untuk mengaplikasikan ajaran Islam dalam kehidupan individu, keluarga dan masyarakat. Dalam pelaksanaannya secara kolektif memerlukan kepemimpian yang dapat mengarah dan membimbing kearah yang sesui dengan ketentuan kaedah-kaedah hukum syarak.

Berdasarkan proses perkembangan ajaran Islam itulah masyarakat Melayu melaksanakan kehidupan sosialnya secara struktural dan kultural. Secara struktural di antar struktur pemerintahan negeri-negeri Malaya dengan berdasarkan siasyah syari’ah, sehingga raja-raja Melayu dinobatkan sebagai Sultan, yang mempunyai otoritas dan kekuasan dalam bidang politik dan spritual keagamaan. Dalam bidang politik Sultan memberi kekuasaan kepada Menteri Besar untuk menjalankan roda pemerintahan. Menteri Besar di bantu oleh pejabat-pejabat negeri yang membidangi berbagai instasi-instasi pemerintah. Sedangkan kekuasaan Sultan dalam bidang Agama dibantu Majelis Agama Islam dan Adat Melayu. Diantara anggotanya adalah mufti yang diangkat oleh Sultan. Mufti merupakan penasehat Sultan dalam bidang Agama, mufti dibantu oleh timbalan mufti. Dalam melaksaakan tugasnya mufti berkerja sama dengan pengarah agama Islam, Hakim Mahkamah Syari’ah dan dengan para ulama terutama yang berhubungan dengan masalah umat yang memerlukan perhatian dan penyelesaian menyeluruh, baik yang berkaitan dengan persoalan aqidah maupun Hukum Syari’ah. Persoalan aqidah apabila terjadi penyimpangan dalam memahami tauhid, umpanya muncul ajaran sesat yang dapat merusak Aqidah warga masyarakat. Dalam bidang hukum terdapat pemahaman yang salah terhadap penafsiran ayat-ayat Al Qur’an atas pemakaian hadits-hadits dhaif dalam menjelaskan perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum syarak, dan masalah keluarga.

Negeri-negeri Melayu di Malaysia telah menjadikan agama Islam sebagai agama negeri. Dalam pelaksanaan ajaran siyasah syar’iyah, umat muslim di Malaysia ditempah senantiasa berpedoman pada ajaran Ahlusunnah. Ajaran Tauhid dan aqidah yang terdapat dalam aliran Ahlusunnah adalah paham kalam Asy’ariah dan dalam pemahaman hukum syarak berpegangan pada fiqh mazhab Syafi’iyah. Keterpaduan ajaran Asy’ariah dan Syafi’iyah merupakan ciri khas pengamalan ajaran siyasah syar’iyah dilingkungan muslim Malaysia. Sehingga komunitas Muslim di Malaysia satu kesatuan dalam beribadah dan beramal, dan tidak muncul kepermukaan masalah khilafiah, baik yang berkaitan dengan syariat dan hukum dalam melakasanakan ibadat, maupun yang berkaitan dengan hukum keluarga. Maupun yang berkaitan persoalan muamalah. Selama itu implikasi dari kesatuan teologi dan pelaksanaan hukum syarak itu adalah masyarakat tidak terusik dengan persoalan furu’ (masalah sepele), dalam menatas kehidupan keluarga dan masyarakat. Sehingga mereka memusatkan perhatian dalam peningkatasn kualitas sumber daya insani, yaitu melalui pendidikan, dari pendidikan usia dini sampai ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Usaha nyatas dari penduduk Malaysia ini mampu mengangkat harkat dan martabatnya dalam pentas kehidupan umat. Sehingga rakyat Malaysia dari kalanganMelayu mempunyai karakter pribadi Muslim Sunni, yang taat beragama dan mempunyai ilmu pengetahuaan.

Implikasi lainnya adalah Muslim Malaysia telah mempunyai pranata sosial yang legal, yang berdasarkan hukum syarak. Hal ini dapat dilihat dari hukum keluarga yang mengatur persoalan perkawinan, dan sistem kewarisan. Hukum keluarga ini dijadikan paduan dalam mengatur kehidupan keluarga, mulai dari pembentukan keluarga melalui proses perkawinan serta hak dan kewajiban suami istri, sampai kepada bubarnya keluarga akibat dari perceraian maupun kematian salah seorang dari keluarga. Semuanya diatur dengan prisip-prinsip ajaran syari’at termasuk masalah harta dalam perkawinan, merupakan bagian dari harta bersama, tidak luput dari jagkauan hukum syarak.

Oleh Sudirman M. Johan

No Comments

    Leave a reply